Pengalihan Akreditasi ke LAMSPAK dan Implementasi SAPTO 2.0 oleh BAN-PT

BAN-PT baru saja mengatakan pengalihan akreditasi ke LAMSPAK dan implementasi SAPTO 2.0. Pengumuman ini tentunya menjadi hal penting untuk diketahui seluruh pimpinan perguruan tinggi dan pengelola perguruan tinggi di Indonesia. 

Apalagi jika berencana mengajukan akreditasi program studi maupun akreditasi institusi. Sekaligus untuk pengajuan akreditasi ulang (reakreditas) baik untuk akreditasi program studi yang tercakup dalam ruang kerja LAMSPAK. Maupun akreditasi institusi melalui SAPTO. 

Pengalihan Akreditasi Sejumlah Program Studi ke LAMSPAK

Menjelang akhir Februari 2025 kemarin, BAN-PT merilis surat edaran nomor 188/BAN-PT/LL/2025. Dalam surat edaran tersebut, diumumkan mengenai pengalihan akreditasi sejumlah program studi (prodi) ke  LAMSPAK (Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi). 

Sesuai dengan namanya, LAMSPAK nantinya akan bertanggung jawab menjalankan akreditasi prodi Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, dan juga Ilmu Komunikasi. Bagi perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS yang menjalankan prodi tersebut. Maka pengajuan akreditasi maupun akreditasi ulang dialihkan ke LAMSPAK. 

LAMSPAK sendiri merupakan organisasi independen yang bertugas mengakreditasi program studi Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, dan Ilmu Komunikasi di perguruan tinggi yang diprakarsai oleh sejumlah organisasi profesi di Indonesia. 

Dikutip melalui website resmi LAMSPAK, organisasi yang memprakarsai berdirinya LAM ini total ada 21 organisasi. Antara lain:

1. Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)
2. Perkumpulan Jurusan dan Program Studi Antropologi Seluruh Indonesia (ADJASI)
3. Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia (AIABI)
4. Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)
5. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
6. Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI)
7. Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL)
8. Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI)
9. Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)
10. Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Indonesia (ASPEKSI)
11. Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)
12. Forum Komunikasi Dekan/Ketua Ilmu Sosial Ilmu Politik (PTS) FK DKISIP
13. Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (FORDEKIIS) PTN SeIndonesia
14. Indonesian Association for Public Administration (IAPA)
15. Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA)
16. Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI)
17. Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI)
18. LSP Administrasi Publik Indonesia (LSP API)
19. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I)
20. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS), dan juga
21. Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI).

Berdirinya LAMSPAK sesuai pengumuman dari BAN-PT menjadi awal akreditasi prodi Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, dan Ilmu Komunikasi beralih. Sebelumnya, akreditasi di empat bidang keilmuan ini masih dilakukan oleh BAN-PT. 

Mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024. Sebelum LAM untuk mengakreditasi prodi tertentu berdiri. Maka akreditasi prodi tersebut masih dilakukan pihak BAN-PT. 

Adanya pengalihan akreditasi ke LAMSPAK ini, tentu saja bukan sekedar untuk diketahui. Melainkan juga menjelaskan akan ada perubahan syarat sampai prosedur pengajuan akreditasi dan akreditasi ulang. 

Seperti yang diketahui, akreditasi dari BAN-PT diajukan secara daring melalui laman SAPTO. Sementara akreditasi prodi tertentu yang dilakukan oleh sejumlah LAM, diajukan ke portal masing-masing. Setiap LAM memiliki portal tersendiri. 

Bagi pimpinan dan pengurus perguruan tinggi yang membuka empat prodi di atas. Maka pengajuan akreditasi dan akses layanan lain bisa ke website resmi LAMSPAK yang bisa diakses melalui tautan berikut https://www.lamspak.id/. 

Selain itu, dalam surat edaran yang dijelaskan di atas juga menjelaskan sejumlah poin penting berkaitan dengan pengalihan akreditasi ke LAMSPAK untuk 4 prodi. Yaitu: 

1. Cakupan Akreditasi Program Studi (APS) untuk LAMSPAK telah diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya.
2. Kewenangan melaksanakan seluruh proses akreditasi terhadap Program-program Studi termaksud pada angka (1) telah dialihkan ke LAMSPAK terhitung sejak 22 Januari 2025. Kewenangan ini termasuk proses akreditasi untuk pembukaan Program Studi baru, pemantauan dan evaluasi pemenuhan akreditasi dengan mekanisme automasi, serta reakreditasi oleh asesor.
3. Program-program Studi dalam cakupan LAMSPAK yang telah lolos proses pemantauan dan evaluasi pemenuhan akreditasi oleh BAN-PT hingga tanggal 22 Januari 2025 akan menerima Surat Keputusan perpanjangan status dan peringkat APS dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sesuai ketentuan.
4. Proses pemantauan dan evaluasi pemenuhan akreditasi seluruh Program Studi dalam cakupan LAMSPAK sejak tanggal 22 Januari 2025 dan seterusnya dihentikan.
5. Ajuan-ajuan reakreditasi ke BAN-PT bagi Program-program Studi yang telah tercakup dalam LAMSPAK dengan Notifikasi Diterima pada sistem SAPTO sebelum 22 Januari 2025 akan tetap diproses untuk Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan sesuai prosedur dan ketentuan baku yang diberlakukan BAN-PT.
6. Ajuan-ajuan reakreditasi ke BAN-PT bagi Program-program Studi yang telah tercakup dalam LAMSPAK yang belum mencapai status Notifikasi Diterima pada sistem SAPTO dibatalkan

Syarat Pengajuan Akreditasi di LAMSPAK

Dalam website LAMSPAK memang belum dijelaskan apa saja persyaratan umum untuk sebuah perguruan tinggi bisa mengajukan akreditasi prodi yang tercakup LAM ini. Namun, secara umum ada tiga poin syarat yang perlu dipenuhi setiap perguruan tinggi. Yaitu: 

1. Memiliki Izin Operasional dari Kemendiktisaintek

Syarat yang pertama adalah perguruan tinggi tersebut sudah mendapat izin operasional dari Kemendiktisaintek. Mendapatkan surat izin ini bisa melakukan pengajuan secara daring melalui portal SILAT (Sistem Informasi Layanan Terpadu). 

Terkait SILAT, portal disediakan khusus di setiap LLDIkti Wilayah. Misalnya di LLDikti Wilayah III bisa diakses melalui tautan berikut https://silat-lldikti3.kemdikbud.go.id/welcome/login. 

Terdapat buku panduan untuk penggunaan portal SILAT tersebut. Setelah berhasil registrasi dan login ke akun yang sudah dibuat. Barulah mengikuti prosedur untuk mengajukan surat ijin operasional perguruan tinggi baru. Disusul pengajuan surat izin operasional prodi baru. 

2. Prodi Terdaftar di PDDikti

Syarat kedua untuk perguruan tinggi bisa mengajukan akreditasi maupun akreditasi ulang di LAM adalah prodi terdapat di PDDikti. Hal ini baru bisa dilakukan jika perguruan tinggi sudah mendapat izin operasional prodi dari Kemendiktisaintek. 

Selanjutnya tinggal mengajukan registrasi prodi tersebut di PDDikti. Silahkan mengakses website resmi PDDikti untuk proses tersebut. Kemudian mengikuti prosedur yang berlaku. 

Jika registrasi prodi sudah dilakukan, maka ada kewajiban rutin perguruan tinggi. Diantaranya mengirimkan laporan-laporan berikut ke PDDikti: 

• Data mahasiswa baru
• Aktivitas perkuliahan
• Data dosen dan tenaga kependidikan
• Status kelulusan mahasiswa

3. Memiliki Minimal Satu Angkatan Lulusan

Syarat umum ketiga untuk bisa mengajukan akreditasi prodi ke LAM adalah memiliki minimal satu angkatan lulusan. Artinya, perguruan tinggi tersebut sudah berhasil meluluskan satu angkatan. 

Jika perguruan tinggi berdiri di tahun 2020, dan menerima angkatan pertama mahasiswa Sarjana (S1). Maka angkatan pertama ini akan lulus di tahun 2024 (durasi studi S1 adalah 4 tahun). Jadi, baru bisa mengajukan akreditasi prodi di tahun 2024 tersebut. 

4. Melakukan Pembayaran Biaya Akreditasi

Proses pengajuan akreditasi dan akreditasi ulang di LAM diketahui sifatnya berbayar. Sehingga berbeda dengan pengajuan akreditasi di BAN-PT yang sifatnya gratis. Sebab didanai oleh pemerintah. Sementara LAM bersifat mandiri. 

Jadi, syarat umum terakhir untuk mengajukan akreditasi prodi di LAM adalah melunasi biaya akreditasi prodi tersebut. Setiap LAM memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan besaran biaya. Pada LAMSPAK, biayanya Rp50 juta yang bisa dibayar penuh maupun bertahap (dua tahap). 

Sementara untuk syarat administrasi pengajuan akreditasi prodi di LAMSPAK terdapat dua dokumen utama. Yaitu: 

1. Formulir Evaluasi Diri (FED)

Syarat administrasi yang pertama adalah formulir evaluasi diri. Format atau template formulir ini sudah disediakan oleh LAMSPAK. Formulir ini terdapat dua jenis, yakni Formulir Evaluasi Diri Unggul dan Formulir Evaluasi Diri Ulang. Formulir bisa diunduh melalui tautan berikut https://www.lamspak.id/akreditasi/instrumen// 

2. Formulir Usulan Program Studi

Syarat administrasi kedua adalah Formulir Usulan Program Studi. Terdapat empat jenis dari formulir ini dan bisa dipilih sesuai kebutuhan perguruan tinggi. Yaitu: 

• Formulir Usulan Program Studi Doktor Akreditasi Minimum
• Formulir Usulan Program Studi Magister Akreditasi Minimum
• Formulir Usulan Program Studi Sarjana Akreditasi Minimum
• Formulir Usulan Program Studi Vokasi Akreditasi Minimum.

Selain beberapa formulir yang sudah disediakan template oleh LAMSPAK tersebut. Tentunya ada syarat administrasi lain yang harus dipenuhi. Hanya saja belum di update di website resmi LAMSPAK. Sehingga informasi detailnya bisa menghubungi kontak LAMSPAK: 

• Telp: 021-29633359
• WA: 0823-1186-1655 (text only)
• Email: sekretariat@lamspak.id

Tahapan Pengajuan Akreditasi di LAMSPAK

Adapun untuk tahapan dalam mengajukan akreditasi prodi di LAMSPAK sendiri memang tidak berbeda jauh dengan LAM lainnya. Berikut beberapa tahapan pengajuan akreditasi yang dimaksud: 

1. Registrasi

Tahap yang pertama adalah melakukan registrasi akun di laman yang disediakan LAMSPAK untuk pengajuan akreditasi prodi yang masuk ruang lingkup. Silahkan kunjungi website LAMSPAK untuk informasi portal pengajuan akreditasi. 

Sebab rata-rata, LAM akan menyediakan portal khusus untuk pengajuan akreditasi prodi. Sehingga tidak menyatu dengan website utama dari LAM itu sendiri. Misalnya pada LAM Teknik, pengajuan akreditasi dan registrasi akun di portal SAKTI tautannya di https://sakti.lamteknik.or.id/login. 

2. Membayar Biaya Keanggotaan

Tahap kedua adalah melakukan pembayaran untuk biaya keanggotaan di LAMSPAK. Biaya keanggotaan ini Rp5 juta per perguruan tinggi. Silahkan mengikuti prosedur pembayaran sesuai mekanisme yang ditetapkan LAMSPAK. 

3. Pengajuan Akreditasi

Tahap berikutnya adalah melakukan pengajuan akreditasi prodi. Yakni dengan melengkapi berkas atau syarat administrasi sesuai kebijakan LAMSPAK. Pastikan mengecek apa saja dokumen yang harus dilampirkan, formatnya bagaimana, dan ketentuan lainnya. 

4. Membayar Biaya Akreditasi

Tahap keempat adalah membayar biaya akreditasi prodi yang diajukan. Sesuai penjelasan sebelumnya, pembayaran biaya akreditasi di LAMSPAK bisa dilakukan satu tahap. Sehingga satu kali pembayaran langsung lunas. 

Kemudian bisa juga dalam dua tahap, mengenai jadwal kapan pembayaran di tahap pertama dan kedua bisa menunggu informasi dari LAMSPAK. Setelah pembayaran dilunasi, barulah pengajuan akreditasi diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 

5. Penetapan Nilai Akreditasi Prodi oleh LAMSPAK

Tahap akhir, adalah penetapan nilai akreditasi prodi oleh LAMSPAK. Hasil nilai akreditasi akan disampaikan kepada perguruan tinggi yang mengajukan usulan. Kemudian bisa menerima nilai tersebut atau sebaliknya. Jika ada keberatan, maka dipersilahkan mengajukan banding. 

6. Pengajuan Banding

Perguruan tinggi yang mengajukan banding atas nilai akreditasi prodi yang didapatkan dari LAMSPAK wajib membayar biaya banding. Yakni sebesar Rp30 juta. Baru kemudian banding tersebut akan diproses sesuai ketentuan dan kebijakan LAMSPAK. 

Adapun biaya banding ini terjadi, karena akan ada proses penilaian ulang oleh LAMSPAK dan karena faktor lainnya. Selain itu, LAM lain juga menetapkan adanya biaya banding. 

Implementasi SAPTO 2.0

Selain menerbitkan surat edaran mengenai pengalihan akreditasi ke LAMSPAK di atas. BAN-PT juga merilis surat edaran lain bersamaan. Yakni surat edaran nomor 183/BAN-PT/LL/2025, Tanggal 25 Februari 2025. 

Surat edaran ini berisi pengumuman dan informasi mengenai Implementasi Sistem Pengelolaan Akreditasi Daring SAPTO BAN-PT 2.0. Secara umum, SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online) adalah platform digital yang dikelola oleh BAN-PT untuk proses akreditasi perguruan tinggi secara daring.

SAPTO berbentuk portal atau website yang bisa diakses perguruan tinggi di Indonesia untuk mengajukan proses akreditasi maupun akreditasi ulang institusi. SAPTO diketahui terus dikembangkan, dan tahun 2025 masuk ke versi SAPTO 2.0 sesuai surat edaran di atas. 

Dalam surat edaran ini juga dijelaskan mengenai jadwal akses layanan akreditasi institusi di SAPTO 2.0 tersebut. Selain itu juga  mengumumkan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan portal ini. Berikut rinciannya: 

1. Semua pengajuan proses akreditasi yang meliputi Akreditasi Pertama setelah memperoleh izin penyelenggaraan, Akreditasi Perubahan Nama atau Bentuk Perguruan Tinggi (PT), Akreditasi Ulang, dan juga perpanjangan status APT dengan Mekanisme Automasi terhitung mulai pada tanggal 1 Maret 2025 menggunakan sistem informasi akreditasi yang baru yaitu SAPTO 2.0 melalui laman https://sapto2.banpt.or.id/
2. Perpanjangan status terakreditasi untuk PT yang masa berlaku akreditasinya habis setelah tanggal 18 Agustus 2025 akan dilakukan berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi melalui mekanisme automasi. Mekanisme automasi ini bisa dilihat melalui laman https://sapto2.banpt.or.id/
3. Seluruh pengajuan Akreditasi Pertama dan Akreditasi Ulang untuk PT yang telah diajukan lewat laman https://sapto.banpt.or.id/ akan tetap diproses oleh Dewan Eksekutif BAN-PT sampai selesai. Bagi PT atau unit pengelola program studi yang pengajuannya dalam status “Notifikasi Revisi” wajib memperbaiki sampai berstatus setidaknya “Notifikasi Diterima” paling lambat tanggal 10 Maret 2025.
4. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025, laman https://sapto.banpt.or.id/ akan ditutup untuk pengajuan akreditasi kecuali untuk pengajuan dengan status “Notifikasi Revisi” seperti pada butir nomor (3) di atas.
5. Dewan Eksekutif BAN-PT akan melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan sistem informasi SAPTO 2.0 dan juga mekanisme Pemantauan & Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi pada tanggal 27 dan 28 Februari 2025 secara daring.
6. Rincian mengenai mekanisme peralihan ke SAPTO 2.0 untuk proses-proses Akreditasi Program Studi (APS) akan dijelaskan kemudian.

Jadi, bagi perguruan tinggi yang akan mengajukan akreditasi maupun akreditasi ulang untuk institusi di SAPTO. Maka perlu memperhatikan jadwal-jadwal di atas, sehingga bisa langsung beralih ke portal SAPTO 2.0. Sebab SAPTO versi lama akan resmi ditutup per 1 Maret 2025 kemarin. 

Jika Anda memiliki pertanyaan berkaitan dengan topik pengalihan akreditasi ke LAMSPAK dan implementasi SAPTO 2.0. Silahkan menuliskannya di kolom komentar yang ada di bagian bawah artikel. Klik juga tombol Share untuk membagikan artikel ini ke kolega Anda.